Aplikasi RKAKL-DIPA 2014

 

Aplikasi RKAKL-DIPA 2014

Sejak disusunnya Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2005 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyempurnaan sistem penganggaran terus dilakukan. Penyempurnaan ini tetap berlandaskan pada konsep penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan kerangka penganggaran jangka menengah. Penyempurnaan aplikasi RKAKL ini dilakukan mengacu pada perubahan kebijakan dan perubahan teknis aplikasi. Diharapkan dengan perubahan ini informasi yang melekat pada RKAKL lebih mempunyai bobot dan dari sisi teknis aplikasi memudahkan para operator dalam menuangkan data-data RKAKL ke dalam aplikasi.

Download Aplikasi RKAKL-DIPA 2014

1. Install Data RKAKL-DIPA 2014     (20-01-2014, Update Referensi Satker) N E W

2. Install Modul RKAKL 2014     (02-01-2014, Update Rencana Penarikan dan Validasi) N E W

3. Install Runtime VFP 10.0 (09-07-2013) N E W

Untuk mendownload adk RKA K/L anda, masukkan user dan password RKA K/L Satker Anda
Link ==>   RKA K/L DIPA Online
Sumber : Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Belajar Pajak dengan Buku Bendahara Mahir Pajak

Belajar Pajak dengan Buku Bendahara Mahir Pajak

Perhitungan pajak merupakan hal yang wajib dalam pelaksanaan APBN. Para pengelola keuangan dan Perbendaharaan satuan kerja (satker)Kementerian dan Lembaga Negara tidak bisa mengelak dari kewajiban perpajakan ini. Untuk itu diperlukan pengetahuan perpajakan yang memadai. Direktorat Jenderal Pajak telah menyediakan e-book gratis yang mengulas perpajakan secara relatif lengkap untuk pengelola keuangan dan perbendaharaan instansi pemerintah khususnya bendahara. Buku tersebut berjudul "Bendahara Mahir Pajak". Seputar-KPPN.com merekomendasikan buku ini untuk dibaca para pengelola keuangan/perbendaharaan satker agar dapat lebih memahami permasalahan perpajakan dalam melaksanakan tugasnya. Pihak lain yang ingin belajar pajak praktis pun bisa menggunakan buku ini.

Download dibawah ini :
Buku Bendahara Mahir Pajak Buku Saku Pajak

Selamat Belajar!

PER-57/PB/2013

PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KL tahun 2013

PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan KL tahun 2013 adalah pengganti PER-55/PB/2012. Sejak tanggal ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-57/PB/2013 yaitu tanggal 30 Desember 2013, PER-55/PB/2012 dinyatakan tidak berlaku. Pedoman Penyusunan LKKL tahun 2013 pada PER-57/PB/2013 tidak banyak perubahan dengan pedoman penyusunan LKKL tahun 2012 pada PER-55/PB/2012. PER-57/PB/2013 hanya menggabungkan PER-55/PB/2013 dengan S-4215A/PB/2013 tentang petunjuk penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2013. Mulai semester I tahun 2013, Laporan Keuangan wajib menyajikan akumulasi penyusutan serta menyajikan informasi tersebut dalam CaLK. Nampaknya setiap tahun pedoman penyusunan LKKL dilakukan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan terkait dan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan. Silahkan Download link dibawah ini, sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2013.

Download PER-57/PB/2013 Format Word
Download PER-57/PB/2013 Format Pdf
Download S-4215A/PB/2013

Langkah-Langkah Bendahara APBN untuk Akhir Tahun Anggaran 2013

Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013

Akhir tahun anggaran 2013 sudah dekat, akan tetapi Perdirjen Perbendaharaan tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013 belum terbit. Agar teman-teman bisa melakukan persiapan lebih dini, Saya akan berbagi kabar yang Saya dapat mengenai langkah-langkah akhir tahun anggaran 2013.

Berikut ini gambaran awal langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013 :

1. SPM-UP, SPM-TUP dan SPM-GUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 6 Desember 2013 pada jam kerja;
2. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya sampai dengan bulan Oktober 2013 harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 29  Nopember 2013 pada jam kerja;
3. SPM-LS yang penyelesaian pekerjaannya mulai bulan Nopember sampai dengan 31 Desember harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja;
4. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPM-KP), Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea (SPM-KB), Surat Perintah Membayar Kelebihan Cukai (SPM-KC), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPM-IB) dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPM-PP) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 23 Desember 2013 pada jam kerja;
5. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Bumi dan Bangunan (SPM-KPBB) harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 27 Desember 2013 pada jam kerja;
6. SPM-LS Gaji Induk diberi tanggal 2 Januari 2014 dan disampaikan ke KPPN paling lambat tanggal 10 Desember 2013
7. Pembayaran honorarium dan vakasi bulan Desember Tahun Anggaran 2013 dapat dibayarkan melalui mekanisme SPM-LS dengan melampirkan SPTJM
8. Pembayaran uang makan dan uang lembur Pegawai Negeri Sipil bulan Desember Tahun Anggaran 2013 dapat dibayarkan dengan uang persediaan
9. Pengajuan SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2013 dilakukan paling lambat tanggal 8 Januari 2014. SPM-PTUP dan SPM-GUP Nihil diberi tanggal 31 Desember 2013.
10. Sisa dana UP tahun anggaran 2013  yang masih berada pada kas bendahara (baik tunai maupun yang masih ada di dalam rekening bank/pos) oleh Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan harus disetorkan kembali ke Kas Negara melalui Bank/Pos Persepsi pada wilayah kerja KPPN Pembuku/mitra kerja/pembayar  dengan menggunakan SSBP, paling lambat  tanggal 30 Desember 2013

Demikian tadi gambaran awal tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2013. Sambil menunggu Perdirjen yang resmi, teman-teman bisa melakukan persiapan agar tidak mengalami keterlambatan.Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-07523 pada poin 2 dilakukan penyesuaian sehingga paling lambat pengajuan tanggal 06 Desember 2013